ANTISIPASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI DIMASA PENANGGULANGAN COVID-19, PEMKAB TRENGGALEK LUNCURKAN 5000 KARTU PENYANGGA EKONOMI

Didampingi Forkopimda, Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin meluncurkan kartu penyangga ekonomi saat menggelar jumpa pers bersama seluruh awak media yang dilakukan secara teleconfrence, Rabu (1/4). Di tahap awal 5000 kartu yang diluncurkan ini merupakan bentuk upaya Pemkab Trenggalek dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi dimasa upaya pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di masa kedaruratan kesehatan masyarakat akibat covid-19 bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat yang diikuti dengan program jaring pengaman sosial.

"Setelah melakukan upaya mengurangi resiko penyebaran virus melalui pembatasan akses serta tracing pendatang dengan status kesehatannya secara menyeluruh juga penerapan beberapa zona physical distansing, penutupan tempat hiburan dan wisata, maka kami sadar akan ada sektor ekonomi dan pelaku ekonomi yang terdampak," terang Bupati Nur Arifin.

Selanjutnya Pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan daerah dalam konteks sosial ekonomi guna melengkapi kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi. .
Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek antara lain, yang pertama memberikan relaksasi pajak dan retribusi daerah pada sektor-sektor sebagai berikut ;

Pajak hotel, pajak restoran, retribusi sewa lahan bangunan pada kios yang dikelola Pemerintah Daerah termasuk di kawasan olahraga dan wisata untuk dibebaskan pembayaran pajak dan retribusinya kepada Pemerintah Kabupaten hingga status kedaruratan kesehatan dan tanggap bencana dicabut oleh pemerintah.

Yang kedua meregistrasi semua Orang Dalam Pemantauan (ODP) untuk mendapatkan akun ojek online dalam hal ini bermitra dengan Blojek disertai dengan top up saldo senilai Rp.200.000 pada ODP yang sedang menjalani isolasi diri di rumah selama 14 hari. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa disiplin mengisolasi diri di rumah di satu sisi tetap terpenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja untuk berbelanja di luar.

Maka akan terdapat sampai dengan hari ini 1 April 2020 454 ODP yang akan diintervensi, jumlah penerima akan mengikuti perkembangan dengan jumlah ODP yang melakukan isolasi diri di rumah. .
Selanjutnya gugus tugas di tingkat desa harap melakukan evaluasi jika ODP yang dimaksud tidak dapat menjalankan disiplin isolasi mandiri di rumah maka bantuan akan diberhentikan. 

Yang ketiga, berdasarkan data awal gugus tugas sosial ekonomi setidaknya terdapat 1154 pedagang asongan di sekitar sekolah yang berdampak, 699 orang miskin yang belum masuk data terpadu untuk jaminan hidup, kurang lebih sekitar 51 disabilitas tunanetra yang memiliki keterampilan memijat terdampak, 570 pekerja informal, 54 IKM dengan rata-rata 10 pegawai terdampak, 445 pedagang area wisata, 80 orang Pokdarwis, 110 pedagang di sekitar alun-alun, 896 UMKM, dan 112 supir harian yang berdampak.

Tentunya data ini akan terus bergerak mengingat sejauh mana masa pandemi ini akan terus berlanjut, berapa dalam imbasnya kepada ekonomi masyarakat. Paling tidak di masa awal ini pemerintah akan menyiapkan 5000 kartu penjaga ekonomi yang bekerjasama dengan Bank BRI. Di mana setiap pemegang kartu akan mendapatkan 5 kg beras, dan saldo e-money dengan saldo 100.000 yang akan diterima setiap bulan hingga 3 bulan kedepan atau masa pandemi akibat wabah korona dinyatakan selesai.

Sebagai evaluasi pada tahap awal ini sumber pendanaan akan bersumber dari dana gotong royong yakni dari masyarakat, PGRI, Korpri, Baznas, dan Bupati Mochamad Nur Arifin secara pribadi. 

"Mengapa pada kesempatan kali ini kita menggunakan dana yang bersumber dari dana gotong royong, hal ini dimaksudkan agar memberikan ruang bagi tim agar pemerintah daerah untuk menyisir anggaran lebih detail, melakukan realokasi dan refocusing, kemudian mencoba memberi waktu untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan sektor yang terdampak untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai mereka yang paling rentan yang terdampak covid-19 sesuai kriteria yang telah disusun oleh tim gugus tugas sosial ekonomi," tegas Bupati. Diskominfo Trenggalek