Gelar Forum Konsultasi Publik, pemkab Trenggalek Susun Rencana Awal RKPD 2023

Susun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar forum konsultasi publik.

Melalui forum konsultasi yang digelar secara hybrid dari Gedung Smart Center ini, Pemkab Trenggalek ingin menggali beragam saran dan masukan dari seluruh unsur masyarakat untuk menyempurnakan rencana kerja di Tahun 2023 kedepan.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menuturkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek di di tahun 2023 mendatang akan fokus terhadap upaya penurunan kemiskinan ekstrem.

Sebagaimana tema yang diusung kali ini yaitu "Transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui SDM inovatif, kolaboratif serta infrastruktur berwawasan lingkungan".

Termasuk mengedepankan prioritas peningkatan SDM Unggul, inovatif dan kolaboratif, mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Serta meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan.

Selain itu tema ini juga diharapkan dapat mendukung 12 tujuan inidkator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Meliputi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif, meningkatkan percepatan penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial, dan mengembangkan pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan

Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data, Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kemudian meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan meningkatkan kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup.

Dikonfirmasi usai memimpin kegiatan Forum Konsultasi Publik, Bupati Nur Arifin menuturkan, "Kita konsepnya tema nya transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena Pak Presiden Jokowi ingin kemiskinan ekstrim di Tahun 2024 bisa 0 persen," tutur Bupati.

Dijelaskan olehnya, di Jawa Timur setelah tahun lalu ada lima kabupaten percontohan, tahun ini ada 25 kabupaten percontohan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim prioritas di Jawa Timur.
 
"Kita belum tahu Trenggalek masuk apa tidak, nanti setidaknya kita ingin kita juga bisa mempercepat penurunan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  Terus tadi yang kita usulkan adalah keperantaraan pasar," jelasnya.
   .
Selain itu Bupati menyebut banyak masukan dari masyarakat terkait dengan bagaimana sektor industri kreatif.  Bupati muda ini mengaku, "kita mulai dari sisi bagaimana kita mencoba hari jumat kita bikin aturan menggunakan produk lokal.  Jadi kan kreatif fashion dan lain sebagainya nanti bisa terpakai," ungkapnya.
 
Kemudian diharapkan hal ini juga akan didukung dengan segera terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat yang memungkinkan adanya LKPP Daerah atau lembaga pengadaan barang di daerah.
 
Sehingga Pemkab Trenggalek kedepan punya e-katalog sendiri yang didalamnya bisa dimuat semua produk umkm dan produk industri kreatif.
 
"Jadi kalau dinas-dinas mau beli tinggal mengklik aja, jadi produk lokal itu bisa terbeli.  Termasuk pengembangan desa wisata ini kan juga termasuk didalamnya banyak sektor ekonomi kreatif yang tergerak," lanjutnya.
 
Terus kemudian juga ada usulan dari PHRI yang mengharapkan ada bundling wisata yang mengkonekkan destinasi dengan perhotelan serta sarana lain yang mendukung pariwisata.
 
"Sehingga semua tempat bisa kedatangan membentuk ekosistem, orang ke Trenggalek mainnya juga di Trenggalek, menginapnya di Trenggalek, makannya di Trenggalek," tegasnya. Diskominfo Trenggalek