Gelar Halal Bihalal Virtual, Wabup Trenggalek Teruskan Arahan Presiden RI
Menggelar halal bihalal secara virtual dengan seluruh jajaran, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhamad Natanegara bersama Forkopimda sampaikan arahan Presiden Joko Widodo, Selasa (18/5/2021).
Beberapa pesan yang disampaikan oleh Wabup Syah diantaranya meliputi upaya pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat di daerah.
Sebagaimana arahan Presiden, Wabup Syah menuturkan seluruh jajaran harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap resiko munculnya klaster baru ditengah tren kasus yang sedang menurun.
Angka terkonfirmasi positif, Bed Ocupation Rate (BOR), serta angka kematian akibat covid harus terus ditekan melalui kerantina wilayah dalam bingkai PPKM Mikro.
"Pada prinsipnya kita sedang berada di zona oranye dan sedang menuju zona kuning," tutur Wabup.
Maka dari itu Wabup berharap kepada seluruh instansi terkait agar terus bahu membahu dengan harapan Trenggalek bisa segera memasuki zona kuning. Upaya tersebut dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan di setiap kegiatan masyarakat.
"Kita tidak boleh lalai menjaga kesadaran bahwa kita masih dimasa pandemi," ungkapnya.
Kemudian mengingat masih zona oranye, maka sesuai arahan Presiden dimana tempat wisata akan dilakukan penutupan sementara guna mengurangi klaster wisata.
.
Sementara itu terkait upaya pemulihan ekonomi, mantan anggota DPRD ini menyebut Presiden menargetkan ekonomi harus tumbuh 7 persen di kuartal ini. Caranya adalah memastikan belanja APBD, APBDes, dan penyaluran bansos segera terlaksana demi memperkuat daya beli masyarakat.
Lebih lanjut mendorong sektor ekonomi primer investasi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus segera dikerjakan. Diawali dengan diselesaikannya kafe pelayanan publik sebagai etalase kemudahan berusaha yang ramah lingkungan.
Selanjutnya Wabup Syah juga mengingatkan bahwa Tahun 2021 adalah masa akhir penerapan Perda 29 Tahun 2016 tentang penataan toko swalayan berjaringan yang harus berdiri diatas koperasi. Semuanya dipastikan harus sudah berdiri diatas koperasi dan memuat produk lokal didalamnya.
Target 100 desa wisata hingga 2024 juga harus dimulai dengan 30 desa wisata tahun ini dan harus diadopsi oleh tiap-tiap OPD. Satu OPD membina satu desa wisata agar bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi rakyat.
Lantas, Wabup juga meminta untuk mereview kembali semua aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah guna memaksimalkan potensi PAD kita.
"Masa pandemi kita mengharuskan kita bisa berhemat karena banyak sekali anggaran kita yang terpangkas. Ini salah satu cara agar pembangunan di Trenggalek tidak harus tertunda," tegasnya.
Ditambahkan olehnya, program prioritas seperti Kartu Keluarga Sehat, 500 pengusaha perempuan, laboratorium kreatif, 100 Desa Wisata, terwujudnya Kota Hijau, Badan Usaha Milik Petani, pencetakan sawah tanpa musim serta pemberian bibit sebagai bentuk investasi emas hijau, lelang ikan online, hingga sistem penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat harus dilaksanakan dan di tuntaskan.
"Yang terakhir termasuk didalamnya infrastruktur dasar dan digital," pungkasnya. Diskominfo Trenggalek