Kominfo Pastikan Pengembangan e-Government di Trenggalek Terintegrasi Dengan Optimal
Undang seluruh OPD dan stakeholder terkait, Dinas Kominfo gelar seminar kebijakan dan strategi pengembangan e-Government di Pendhapa Manggala Praja Nugraha. Seminar yang dihadiri oleh Wakil Bupati Trenggalek H.Moch Nur Arifin ini mendatangkan narasumber dari Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dra. EC. Nirmala Dewi, MM, Kamis (20/12).
Seminar yang digelar ini merupakan wujud upaya dari Dinas Kominfo untuk meningkatkan pemahaman dan keterpaduan langkah, sekaligus menggali gambaran dari seluruh unsur kelembagaan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Trenggalek dalam pengembangan e-government. Tantangan perkembangan e-Government yang semakin luas menuntut kesiapan dari seluruh elemen di pemerintahan untuk sigap dan bijak dalam pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang ada harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Trenggalek H. Moch Nur Arifin, ia menuturkan investasi teknologi dalam pengembangan e-gov harus berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang ada. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dengan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
“Pastikan bahwa teknologi ini membantu kinerja kita, bukan teknologi menyelesaikan semua masalah kita. Kita tetap menyelesaikannya secara offline tapi teknologi membantu kita,†terangnya.
“Dan pastikan 3 hal, internal anda lebih bagus dengan teknologi, kemudian hubungan antar lembaga lebih bagus, dan pastikan dengan teknologi kita bisa melakukan semuanya lebih hemat dan kita bisa mengalokasikan anggaran yang dititipkan oleh rakyat dengan lebih baik juga bermuara kepada kesejahteraan,†imbuhnya.
Sementara itu narasumber Dra. EC. Nirmala Dewi, MM mengungkapkan integrasi adalah kunci penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Trenggalek. Lebih lanjut ia menerangkan integrasi SPBE bisa menekan terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat adanya K/L/D yang membangun aplikasi pemerintahan sendiri. Saat dikonfirmasi terpisah dirinya juga berpesan bahwa Pemkab Trenggalek harus mempersiapkan secara dini untuk menyikapi jika roadmap dari pemerintah pusat sudah terbit.
“Kedepan kan sudah ada Perpres baru Nomor 95 Tahun 2018 ini waktu yang tepat bagi mereka untuk disosialisasikan supaya tau arah e-gov nantinya harus berbasis elektronik. Otomatis kalau dari awal sudah tau dan paham OPD di Kabupaten Trenggalek sudah menyiapkan secara dini. Meskipun roadmap belum jadi tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan, ketika roadmap jadi tinggal mengkoneksikan atau mengintegrasikan saja,†jelasnya. Diskominfo Trenggalek