BUPATI TRENGGALEK DENGARKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANPERDA PAPBD 2019
Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin dengarkan Pandangan
Umum Fraksi (PU Fraksi) DPRD terhadap Ranperda PAPBD 2019 dalam rapat paripurna
yang berlangsung di ruang Graha Paripurna DPRD Trenggalek, Selasa (13/8). Rapat
paripurna penyampaian PU Fraksi ini merupakan tindak lanjut daripada rapat
paripurna sehari sebelumnya yang beragendakan penyampaian nota keuangan oleh
Bupati kepada DPRD.
Saat dikonfirmasi menanggapi beberapa PU Fraksi usai rapat
berlangsung, Bupati H. Moch. Nur Arifin mengatakan ada beberapa asumsi yang
ditanyakan oleh DPRD terkait pendapatan daerah. Ditegaskan oleh Bupati
"Jadi kita menyasar nanti kalau bisa semua perusahaan itu punya NPWP
daerah. Terus kemudian perhotelan dan sebagainya kita lebih tertibkan lagi
terus kemudian untuk alokasi perkembangannya seperti yang kita sampaikan
kemarin di nota penyampaian bahwa pendidikan dan kesehatan masih menjadi
prioritas," jelas Bupati H. Moch. Nur Arifin. "Tadi ada yang
menyampaikan bahwa tolong dalam rangka melakukan pendidikan kalau fisiknya
selektif dalam pemilihan infrastruktur yang harus diperbaiki sesuai skala
prioritas. Kemudian juga terkait lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi seputar
itu saja, beberapa sudah kita catat dan nanti akan segera rapat untuk kita
susun jawaban yang akan kita terbitkan besok," imbuhnya melengkapi.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Trenggalek,
H. Samsul Anam, SH, MM. mengatakan PU Fraksi kali ini mencermati tehadap
kebijakan umum anggaran yang kurang sesuai dan adanya Silpa yang harus dibelanjakan.
"Untuk menyingkat waktu kami juga berharap hal-hal yang lebih penting,
yang merupakan prioritas dari RPJMD Bupati di akhir masa jabatannya dijadikan
prioritas dalam APBD Perubahan Tahun 2019 ini," terang Ketua DPRD Samsul
Anam. "Karena Tahun 2020 Bupati juga akan berakhir masa jabatannya
sehingga program ini bisa mendukung untuk program di Tahun 2020, apalagi judul
pembangunan kita di Tahun 2020 adalah sinergitas pembangunan pariwisata dan
implementasi e-government untuk mendukung daya saing daerah, oleh sebab itu
prioritas di PAK juga ada kerangka dasar untuk menuju pada Tahun 2020". Diskominfo Trenggalek