Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022, Pemkab Trenggalek Prioritaskan Desa Wisata Untuk Dorong Pemulihan Ekonomi

ekonomi

29 January 2021

114
Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022, Pemkab Trenggalek Prioritaskan Desa Wisata Untuk Dorong Pemulihan Ekonomi

Menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Trenggalek merumuskan desa wisata sebagai prioritas pembangunan guna mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, Kamis (28/1/2021).

Konsultasi publik RKPD ini juga menjadi tahapan untuk menyamakan persepsi arah pembangunan di tahun 2022 mendatang sebelum dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi berbasis pariwisata kolaboratif dan berwawasan lingkungan kedepan juga akan ditunjang dengan pembangunan infrastruktur dasar, digital, dan pelayanan publik prima.

"Poin besarnya bagaimana kita membangun ekonomi ekologi berbasis pariwisata. Sehingga fokusnya nanti ada di desa-desa wisata," tutur Bupati Nur Arifin saat dikonfirmasi.



Ditambahkan oleh Bupati desa wisata ini nantinya juga akan dikoneksikan dengan sektor lain seperti sektor pertanian, perikanan, UMKM, jasa, hospitality dan lain sebagainya.

Disampaikan olehnya keberadaan desa wisata memiliki keunggulan lebih baik jika dibandingkan dengan mass tourism atau destinasi wisata pada umumnya.

Salah satunya keunggulan dengan desa wisata tersebut bisa mengatur berapa jumlah pengunjung yang akan masuk, sehingga lonjakan jumlah pengunjung bisa dikendalikan dengan baik.

"Kalau kita terapkan di entitas desa kita bisa mengatur berapa banyak orang yang datang ke desa, bagaimana protokol kesehatannya," jelasnya.

"Ini juga bisa jadi sebagai jawaban bagaimana pola wisata kedepan pasca pandemi,"lanjutnya melengkapi.



Selain itu dengan vaksinasi covid-19 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, juga diyakini oleh pria yang akrab disapa Mas Ipin ini bisa mendorong aktifitas pariwisata dengan lebih aman di Kabupaten Trenggalek.

Upaya ini juga disebut selaras dengan program nasional Perpres 80 Tahun 2019 dan visi Undang-Undang Dasar yang diterjemahkan melalui ekonomi inklusif, SDM Kreatif, dan ekosistem berkelanjutan yang dikorelasikan dengan tujuan SDGs.

"Intinya kita memasukkan bagaimana amanah Undang-Undang dan juga keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di Kabupaten Trenggalek," pungkasnya.  Diskominfo Trenggalek