PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK MELAKUKAN EFISIENSI ANGGARAN MENYUSUL ADANYA BEBERAPA KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH PUSAT DITENGAH PENANGANAN PANDEMI COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan efisiensi anggaran menyusul adanya beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat ditengah penanganan pandemi covid-19. Membahas hal tersebut dalam konsultasi publik dengan DPRD Trenggalek, nilai efisiensi APBD 2020 yang dilakukan Pemkab Trenggalek mencapai angka 400 miliar, Rabu (9/4). "Agendanya adalah kita konsultasi publik di mana ketika kita melakukan penyusunan APBD tahun 2020 kita bahas bersama-sama. Maka secara etika kami eksekutif bersama DPR sepakat menggelar konsultasi demi membicarakan perubahan anggaran yang diluar kewajaran karena adanya pandemi wabah covid-19," jelas Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.

Dalam komunikasi tersebut, menggambarkan bahwa dana transfer kemudian kemungkinan pendapatan PAD yang terkoneksi akibat beberapa pajak yang ditangguhkan selama masa pandemi ini, kemungkinan besar akan ada pengurangan pemasukan atau koreksi dari sisi pendapatan sebesar 316 Miliar. "Artinya kalau 316 M pendapatan kita tidak di transfer pusat atau pendapatan asli daerah kita tidak mencapai target karena adanya pandemi ini maka harus ada 316 M di kolom belanja yang harus kita koreksi, apakah belanja pegawai, belanja tidak langsung, belanja perjalanan dsb harus kita lakukan penghematan," ungkapnya. "Termasuk yang paling berat buat kita adalah jika harus mengkoreksi kegiatan yang sifatnya belanja modal yang itu dilaksanakan langsung oleh masyarakat," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Bupati juga menyebut akan menyisir kembali anggaran yang diperlukan untuk mengantisipasi skenario terburuk dalam penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu Pemkab Trenggalek berencana menyisir kembali anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 80 Miliar, sehingga nilai total dari 316 Miliar akan ditambah dengan 80 Miliar maka nilainya akan mencapai 400 Miliar.

"Yang kami harap yang kita sisir nanti kami harapkan tidak termanfaatkan, artinya kalau tidak termanfaatkan itu artinya wabah ini sudah pergi. Tapi kalau terpaksa ya sudah
Bagaimana lagi lebih baik kita persiapkan anggaran agak longgar kalau nanti ada gejala apapun kita masih punya uang untuk melakukan eksekusi masih punya uang untuk melakukan eksekusi," tegasnya.

Ditambahkan olehnya, DPRD dalam konsultasi tersebut memberikan beberapa saran, salah satunya alokasi anggaran dana desa jangan sampai di kurangi. Bahkan jika memungkinkan ditambah khususnya di desa perbatasan. Mekanismenya bisa melalui beberapa opsi seperti Bantuan Keuangan (BK), Sarpras dalam bentuk BTT, maupun penambahan lewat ADD.

"Secara umum upaya kita memperkuat desa ini wajib, kita tidak mungkin mengurangi dari APBD berupa ADD meskipun harusnya kalau secara proporsi ADD pun turut turun 20%, tetapi karena kita tahu bahwa yang terdepan di masyarakat ini adalah pemerintah desa maka kita perkuat untuk struktur ADD nya. Karena kita juga mau lihat apakah nantinya sesuai dengan regulasi yang ada kelihatannya apakah dana desa yang dari pusat juga transfernya apakah akan ikut terkoreksi," tutur Bupati.

"Paling besar terkoreksi anggaran DAK fisik kemudian terus anggaran-anggaran yang selama ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu banyak kita kegiatan Musrenbang yang usulannya kita biayai dari DAU. Artinya ada usulan masyarakat yang tidak bisa kita realisasikan di tahun ini karena dananya transfernya ditunda oleh pusat dan juga digunakan untuk penanganan covid," imbuhnya menutup. Diskominfo Trenggalek