PEMKAB TRENGGALEK FOKUSKAN PEMBANGUNAN 2019 PADA INFRASTRUKTUR PENOPANG EKONOMI DAN KETAHANAN BENCANA

Selain dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, rapat koordinasi ini juga mengundang 152 Kepala Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek, guna mengakomodir masukan-masukan dari mereka sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Desa (RKPDes) di tahun 2019. Beberapa agenda yang tengah dibahas pada rapat koordinasi tersebut adalah pemberian pemahaman kepada para Kepala Desa terkait peta kerentanan gerakan tanah dan bencana, arah pembangunan infrastruktur di tahun 2019, dan pengelolaan dana desa di tahun 2019 mendatang.

Bupati Trenggalek yang memimpin rapat ini mengharapkan seluruh Kepala Desa untuk memahami  kontur alam Kabupaten Trenggalek yang didominasi oleh wilayah pegunungan, sehingga para Kepala Desa ini dapat menghimbau kepada warganya guna meningkatkan kewaspadaan terhadap semua resiko bencana yang ada.  Mengingat baru-baru ini tengah terjadi kejadian bencana alam tanah longsor yang melanda wilayah di Kabupaten Trenggalek sehingga jalur Ngadimulyo ke Besuki Munjungan terputus. Mengacu pada hal tersebut Universitas Gajah Mada yang bekerjasama dengan Pemkab Trenggalek telah usai menyusun peta kerentanan gerakan tanah di Kabupaten Trenggalek, pada peta ini digambarkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki kerentanan terhadap bencana yang cukup tinggi, mengantisipasi hal ini Bupati mengharapkan seluruh Kepala Desa untuk dapat mengkomunikasikan kepada seluruh warga desa agar dapat mengantisipasi dan waspada terhadap seluruh resiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Sementara itu mengenai perencanaan pembangunan di tahun 2019,  Bupati menegaskan bahwa di tahun 2019 Pemkab Trenggalek akan terfokus pada beberapa target  prioritas seperti infrastruktur yang menopang ekonomi dan pelayanan dasar, ketahanan bencana, pelayanan dasar untuk memenuhi pelayanan minimal, dan optimalisasi program program unggulan ekonomi, percepatan upaya penanggulangan kemiskinan.

Selain itu terkait pengelolaan dana desa di tahun 2019, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek Djoko Wasono, S.H, M.M, yang ikut hadir pada acara tersebut mengatakan pemerintah pusat menilai penggunaan dana desa dipandang untuk pengentasan kemiskinan masih belum signifikan. Untuk itu pemerintah pusat mengambil kebijakan bahwa untuk pembagian pada desa-desa ada, sebagian prosentase yang diarahkan untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal.  Mengacu pada hal tersebut dirinya menegaskan bahwa penggunaan dana desa tidak bisa  hanya berdasarkan asas pukul rata namun harus sesuai skala prioritas.

"Bagaimana kita merencanakan pembangunan di desa tentu saja harus berdasarkan skala prioritas" ungkapnya.